Pemerintah Korea Selatan berjanji akan terus melaksanakan program jet tempur KF-X sesuai jadwal yakni pada tahun 2025 meski gagal menerima empat kunci teknologi inti terkait dengan jet tempur F-35 dari Lockheed Martin.
Defense Acquisition Program Administration (DAPA) mengatakan akan mendirikan sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mengelola proyek jet tempur dalam tahun ini.
“DAPA saat ini sedang melakukan konsultasi dengan kementerian terkait tentang pembentukan organisasi yang bertanggung jawab penuh proyek KF-X,” kata seorang pejabat sebagaimana dikutip Korean Times Senin 5 Oktober 2015.
Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa proyek senilai 8,5 triliun itu tidak berlanjut seperti yang dijadwalkan setelah pemerintah AS pada bulan April menolak memberikan izin kepada Lockheed guna mentransfer empat teknologi inti ke Korea dengan alasan keamanan.
Transfer teknologi ini awalnya disepakati sebagai bagian dari keputusan Korea Selatan untuk menandatangani kontrak senilai 7,3 triliun won dengan raksasa pertahanan AS tersebut pada bulan September tahun lalu untuk membeli 40 F-35.
Proyek KF-X dikembangkan untuk membangun jet tempur pada 2025 guna menggantikan armada F-4 dan F-5. Korea Selatan berencana membangun 120 jet. Produksi massal diperkirakan membutuhkan tambahan 10 triliun won.
Indonesia menjadi negara yang sejak awal terlibat dalam pengembangan pesawat ini. Dalam proyek kerja sama ini, Indonesia telah mengucurkan dana sebesar Rp600 miliar rupiah untuk kepentingan riset dan pengembangan awal pesawat tempur yang disebut-sebut berada di generasi 4,5 atau levelnya berada di atas pesawat tempur F-16 buatan Amerika Serikat. Tetapi beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memutuskan untuk menunda kerja sama pembuatan pesawat tempur tersebut.
Empat teknologi yang tidak boleh ditransfer tersebut adalah radar Active Electronical Scaned Aray (AESA), infrared search and track (IRST), electronic optics targeting pod (EOTGP) dan RF jammer. Keempatnya adalah jantung dari pengembangan jet tempur masa kini.
Dapa mengatakan akan mengambil langkah-langkah yang mungkin dan mengumpulkan semua pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dari kementerian terkait serta pusat-pusat penelitian untuk menutupi masalah tersebut.
“Jika perlu, kami juga akan mencari kerjasama dengan perusahaan asing lainnya,” kata pejabat itu.
0 Comments
